TEMPO.CO, Kairo - Meskipun terpilih secara demokratis dalam sebuah pemilihan umum yang jujur dan adil pada awal 2012 lalu, Presiden Mesir Muhamad Mursi dengan cepat kehilangan dukungan di dalam negeri.
Rabu 3 Juli 2013, Mursi resmi digulingkan oleh militer Mesir. Ketika mengumumkan pengambilalihan kekuasaan, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Abdul Fatah al-Sisi didampingi oleh ulama Al-Azhar, pemimpin Gereja Kristen Koptik, pemimpin oposisi Muhammad elBaradei, pemimpin Partai Islam Nour dan tokoh gerakan Tamarod yang mengorganisir unjukrasa di Lapangan Tahrir.
Masa satu tahun kepemimpinan Mursi memang diwarnai ketegangan antara Ikhwanul Muslimin dan kaum oposisi. Ada sejumlah alasan mengapa kepemimpinan Mursi yang semula meraih 52 persen suara dalam Pemilihan Presiden setahun lalu, dinilai gagal dan justru memecah-belah Mesir.
1. Dominasi Ikhwanul Muslimin
Ketidaksukaan sebagian warga Mesir pada kelompok Ikhwanul Muslimin, partai pemenang Pemilu Mesir dan partai asal Presiden Mursi, menguat setahun terakhir.
Ada tuduhan kalau Mursi sengaja memberikan kursi-kursi kekuasaan penting hanya pada kader-kader Ikhwanul Muslimin. Terakhir, dia menunjuk tujuh gubernur baru yang semuanya berlatar belakang Ikhwanul Muslimin.
Namun pendukung Mursi membantah hal ini. Mursi disebut-sebut telah menawarkan kursi vital di kabinet dan lembaga negara lainnya pada kaum oposisi namun semua ditolak.
2. Memburuknya Ekonomi
Setahun setelah memerintah, kondisi perekonomian Mesir terus memburuk. Investasi asing tidak kunjung datang, sementara sektor pariwisata yang merupakan salahsatu tulang punggung ekonomi Mesir, tak kunjung pulih. Harga bahan makanan, bahan bakar dan komoditas lain terus meroket. Listrik seringkali mati karena ketiadaan bahan bakar.
Kabinet Mursi sebenarnya sedang menegosiasikan pinjaman lunak dari IMF sebesar US$ 4,8 miliar. Namun, jika pun disetujui, pinjaman ini akan memaksa pemerintah Mesir memotong subsidi di berbagai sektor, yang justru berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
3. Dekrit Presiden 22 November 2012
Keputusan Mursi menerbitkan sebuah dekrit presiden pada 22 November 2012 lalu dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal. Dalam dekrit itu, Mursi memecat jaksa agung, membuat semua keputusan presiden kebal dari gugatan hukum (judicial review) dan menegaskan keabsahan parlemen Mesir. Keabsahan parlemen sebelumnya sempat digugat oleh beberapa pihak.
Sebulan setelah dekrit itu diterbitkan, pemerintahan Mursi menggelar referendum untuk mengesahkan konstitusi baru Mesir. Tindakan ini pun dikritik karena dinilai sepihak dan terburu-buru. Konstitusi itu dinilai hanya mencerminkan kepentingan kelompok Mursi dan tidak dibuat dengan mempertimbangkan elemen politik lain di Mesir.
4. Pelanggaran Demokrasi dan HAM
Setahun kepemimpinan Mursi diwarnai banyak aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia, demokrasi dan toleransi beragama. Dia dinilai gagal melakukan reformasi sektor keamanan terutama di kepolisian, paramiliter dan dinas intelijen Mesir.
Ketika polisi Mesir terlibat pembantaian di Port Said, Januari 2013 lalu dan 30 orang meninggal, Mursi dinilai tidak berusaha menindak pelakunya dengan tegas. Serangan terhadap gereja Kristen Koptik dan kaum minoritas pun meningkat.
Selain itu, parlemen Mesir yang didominasi Ikhwanul Muslimin dinilai berusaha terus menerbitkan undang-undang baru yang membatasi masyarakat sipil. Sebuah Rancangan UU tentang keberadaan NGO sedang dibahas dan disebut-sebut bakal mengontrol organisasi masyarakat sipil.
Semua faktor ini bersama-sama membuat gelombang anti Mursi terus menguat. Terlebih setelah sebuah gerakan populer yang menamakan dirinya `Tamarod` muncul pada awal tahun ini dan menggulirkan petisi untuk menggulingkan Mursi.
THE GUARDIAN | WD
anda membaca berita Internasional Empat Alasan Presiden Mesir Digulingkan yang bersumber dari
No comments:
Post a Comment