Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat menjadi pengisi materi dalam acara pembekalan Calon Legislatif (Caleg) PDI Perjuangan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menceritakan tentang perilaku pejabat di Papua.
Hal tersebut menyikapi pertanyaan seorang Caleg PDI Perjuangan yang mengkritisi tentang dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Papua yang diduga sarat dengan korupsi dalam penggunaannya.
Abraham Samad menyikapi hal tersebut bercerita bahwa dirinya pernah pergi ke Papua. Kemudian ia saat pulang satu pesawat dengan Kapolda Papua sebelum Irjen Tito Karnavian.
Saat itu, Kapolda Papua meminta tolong kepadanya supaya mengawasi penggunaan dan Otsus di Papua.
"Dia bilang begini, tolong sama Pak Abraham, saat ini Papua sedang gawat. Dana Otsus tidak mengalir," tutur Abraham mengawali ceritanya di Gedung Serbaguna Senayan, Rabu (3/7/2013).
Kemudian, dikatakan Abraham, Kapolda Papua kembali menjelaskan modus penyimpangan dana Otsus. "Coba hari Kamis datang ke kantor pemerintahan di Kabupaten sampai provinsi, pasti setiap hari Kamis bupati dan gubernurnya tidak ada di kantornya, tetapi ada di Jakarta," ucap Abraham menuturkan kata-kata Kapolda saat itu.
"Buat apa di Jakarta?," tanya Abraham kepada Kapolda ketika itu.
"Berfoya-foya," jawab sang Kapolda yang dikatakan Abraham Samad.
Kemudian, Abraham pun sempat ditunjukkan gambarnya dan ternyata memang pejabat Papua tinggal di sebuah hotel mewah di Jakarta dengan kamera kelas presiden suite.
Dikatakan Abraham di Papua terjadi sebuah fenomena menarik bila ada pejabat pemerintah seperti Kapolda atau jaksa bukan asli orang Papua, maka penguasa di tanah Cendrawasih tersebut akan memprovokasi masyarakat adatnya untuk berdemo di depan kepolisian dan kejaksaan.
"Sehingga aparat ketakutan membongkar kasus di sana, bila digoyang dengan kasus korupsi," ungkapnya.
Kemudian sekitar satu bulan yang lalu Abraham kembali berkunjung ke Papua dan bertemu dengan Kapolda Papua saat ini, Irjen Pol Tito Karnavian untuk melakukaan koordinasi meminta laporan korupsi di Papua.
"Bila ada kasus korupsi yang tidak mampu diatasi, tolong berikan kasus itu ke KPK. Kita sudah ada MoU dengan kepolisian dan kejaksaan. Bila mereka (kepolisian dan kejaksaan) tidak mampu baru diserahkan kepada kita, tetapi sampai hari ini belum ada yang disampaikan pada kita. Bila ada satu atau dua kasus yang tidak bisa diselesai, kita selesaikan," ungkapnya.
Baca Juga:
anda membaca berita Nasional Cerita Abraham Samad Tentang Pejabat Papua dan Dana Otsus yang bersumber dari
No comments:
Post a Comment