TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah negara dengan sistem hukum yang salah dan lemah, akan mendorong pemerintah menjadi represif dan frustrasi.
Akibatnya, pemerintah tidak lagi memerintah (to govern). Melainkan menekan (to push), memaksa, atau membatasi.
"Perspektif negara seperti ini kalau dikehendaki adanya supremasi hukum, maka diperlukan sebuah pemerintahan yang kuat. Bukan dalam arti pemerintah yang didukung mayoritas pemilih. Tetapi juga oleh proses pengalihan kekuasaan yang diakui keabsahannya," ujar Taufiequrahman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam seminar nasional bertajuk 'Indonesia, Darurat Penegakan Hukum', di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Selasa (2/7/2013).
Pada kondisi dengan sistem hukum lemah dan salah, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat rendah. Kondisi seperti ini akan menghasilkan warga negara yang tidak patuh (unobeying citizen).
Untuk memulihkannya, langkah pertama yang harus diambil adalah membangun kepercayaan publik dan membangkitkan harapan publik.
"Caranya dengan melakukan tindakan yang mengarah kepada apa yang dikehendaki publik yang dalam bisnis disebut customer orientation," kata dia.
Customer orientation tersebut bisa dilakukan dengan tindakan yang realistik, sistematik, berkesinambungan dan berkelanjutan. Bukan dilakukan dengan cara abstrak, teoretik apalagi artifisial.
Contoh negara bebas korupsi maka harus diawali dengan penciptaan clean government dan good government. Bukan dengan cara represif saja dengan menangkapi pejabat korup, terlebih-lebih tebang pilih dan pembersihan rezim.
"Jadi penegakan hukum di negara kita persoalannya bukan pada law enforcement aspect. Tetapi lebih kepada the wickness of the government, kelemahan pada kesadaran hukum masyarakat serta ketidakseimbangan antara kesadaran akan hak dan kewajiban," katanya.
Baca Juga:
anda membaca berita Nasional Sistem Hukum Salah, Pemerintahan Jadi Represif yang bersumber dari
No comments:
Post a Comment