Kepala BNP2TKI: TKI Harus Siap Masuki Masyarakat ASEAN

Kepala BNP2TKI: TKI Harus Siap Masuki Masyarakat ASEAN

Jakarta (Antara) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan TKI sektor formal harus siap memasuki era Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) yang mulai berlaku 2015.

"Bila tidak siap, Indonesia akan menjadi penonton bagi begitu banyaknya barang, jasa, dan tenaga kerja asing masuk ke negeri ini," katanya saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional "Mempersiapkan Migrasi Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" di Kampus Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Jumat.

Seminar yang diselenggarakan Jurusan Hubungan Internasional Fisip Unas itu dibuka oleh Dekan Fisip Unas Tamam Achda dan dihadiri ratusan civitas akademika perguruan tinggi swasta itu.

Jumhur menuturkan dalam era globalisasi terjadi pertukaran barang, jasa, dan orang dengan lalu lintas yang sangat mudah sehingga tidak semata-mata positif bagi kemajuan potensi bangsa di luar negeri tetapi juga harus dikelola agar berguna bagi kepentingan bangsa.

Globalisasi, katanya, terjadi karena tuntutan dunia, bukan dilakukan atas kepentingan pemerintah.

Namun, kata Jumhur, globalisasi juga menyebabkan ketidakadilan atau ketimpangan antara negara-negara maju dengan negara berkembang.

Globalisasi yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan membuat berbagai produk barang dan jasa masuk ke negeri ini tanpa bea masuk.

"Produk barang dan jasa dari negara maju leluasa masuk ke negara berkembang tetapi sektor tenaga kerja di negara berkembang sangat terbatas masuk ke berbagai negara maju karena pembatasan dari negara-negara maju," katanya.

Oleh karena itu, katanya, pemerintah harus berani memasukkan berbagai potensi tenaga kerja semiterampil, terampil, dan profesional dari Indonesia masuk dalam perjanjian perdagangan dengan negara lain.

"Jangan impor daging sapi yang banyak dari Australia tetapi tidak ada tenaga kerja Indonesia bekerja di berbagai peternakan di Australia, atau mobil-mobil dari Jepang tetapi tidak ada tenaga kerja Indonesia bekerja di industri otomotif Jepang, misalnya, mestinya sama-sama menguntungkan, jangan sampai menimbulkan ketidakadilan," katanya.

Negara-negara maju, katanya, harus mengurangi proteksi dengan memberikan keleluasaan bagi masuknya tenaga kerja dari negara berkembang, termasuk dari Indonesia.

"Apakah kita siap atau belum, tergantung pada perspektif bagaimana melihatnya. Harus kita uji apakah sudah siap hadapi liberalisasi," katanya.

Mental Inlander

Untuk menghadapi kesiapan itu, katanya, pengusaha Indonesia jangan bermental inlander yang merasa paling besar dan berkuasa tanpa memperhatikan para tenaga kerjanya.

Tenaga kerja Indonesia, katanya, juga harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk bersaing di dunia internasional, terutama memasuki era Masyarakat ASEAN pada 2015.

"Kita harus serius membangun Indonesia Incorporated. Kita tidak boleh diam saja, tenaga kerja kita harus masuk dalam perjanjian perdagangan," katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Unsur tenaga kerja harus menjadi tekanan dalam perjanjian perdagangan.

"Industriawan di negara maju butuh tenaga kerja kita tapi dipersulit oleh pemerintah negara tersebut. Hal itu jangan terjadi lagi," katanya.

Ia menyebutkan sejauh ini tenaga kerja terampil dan ahli yang boleh bebas masuk ke berbagai negara lain baru dokter gigi dan akuntan sedangkan pada sektor formal lainnya masih sangat dibatasi.(tp)

anda membaca berita Nasional Kepala BNP2TKI: TKI Harus Siap Masuki Masyarakat ASEAN yang bersumber dari